Welcome to our book review site www.go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Putusan perkara Akbar Tandjung
Analysis of court decisions on criminal case involving Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case.
Theorization Of Law
The book was initially a dissertation had been pertained in front of the Senate of Universitas Diponegoro, on June 4, 2003. As clued by the title, it was aimed to explore and describe the legal thought fl ourished in Indonesia in the era of 1945-1990-s. It was focused on the development of legal thought, conducted through collection, inquiry, and inventory of various sources. The inquiry and inventory were deliberately determined within the framework of historical approach, meaning to put the thoughts in the context of space and time. By this perspective, the sources of the theory of law was utilized, both the general and special ones, related to any particular theories or respective period ...
Dampak Pernikahan Dini
Pernikahan dini bukan hanya sekadar persoalan usia, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, mental, emosional, serta sosial dari individu yang menjalaninya. Dalam buku ini, penulis mencoba menyajikan berbagai dampak yang timbul akibat pernikahan dini, baik dari sisi psikologis, pendidikan, kesehatan, hingga aspek ekonomi dan hukum. Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta membuka ruang diskusi yang lebih luas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik pernikahan dini di masyarakat. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan akademis, namun juga bagi masyarakat luas, khususnya para orang tua, pendidik, dan lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini. Dengan semakin banyaknya orang yang sadar akan bahaya dan dampak pernikahan dini, saya yakin bahwa kita dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Opini Publik
Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp telah mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik.
Politik Hukum Bencana Indonesia
Sebelumnya, bencana dipersepsikan sebagai masalah individual warga negara semata atau paling banter dianggap sebagai persoalan kemanusiaan dari masing-masing komunitas yang dirundung bencana tertentu. Kemudian, seiring dengan berkembangnya kajian tentang kebencanaan dan rentang tanggung jawab negara, pengertian tentang bencana pun mencakup juga masalah hukum, bahkan meluas ke ranah hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, termasuk dalam lingkup internasional. Selanjutnya, masalah hukum bencana berkembang lagi sehingga sampai pada sebuah tataran bahwa bencana bukan hanya harus ditangani saat terjadi, tetapi juga meliputi prabencana sampai dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pas...
HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENULIS: M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 9-786237-701361 Terbit : Desember 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhn...
HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e- Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh ...
Akuntabilitas putusan Akbar Tanjung oleh Mahkamah Agung
Indictment and court decisions of Jakarta Pusat court of the first instance, Jakarta high court, and Supreme Court in the case of Akbar Tanjung, indicted for alleged involvement in the Bulog corruption case; with annotations.
Pengkajian peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan perizinan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Analysis on local regulation of Jawa Barat Province regarding licensing.
Merancang reformasi birokrasi di Indonesia
Reforming public administration and bureaucracy at central and local government level in Indonesia; collection of articles.
