Welcome to our book review site www.go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Indonesian Perspectives on Democracy
This book discusses the extent to which Indonesia's trajectory to democracy has changed its direction toward democratic consolidation. In the case of democratic decline in Indonesia, there are numerous studies conducted in order to explain the challenges facing democratization. However, not many of them demonstrate the existing precursors and symptoms of democratic decline, which this book confronts. The authors unpack the problems that continue to hinder Indonesia's path to democratic consolidation and show that against this decline, Indonesia has experienced a new phase of its democratic life during, and in the immediate aftermath of, the COVID-19 pandemic, whereby the political ecosyst...
Managing Disruption and Developing Resilience for a Better Southeast Asia
This open access book, stemming from the biennial Consortium for Southeast Asian Studies in Asia conference, confronts numerous contemporary issues in the Southeast Asia region, under the banner of the 2022 theme “Managing Disruption, Developing Resilience for a Better Southeast Asia.” Providing a platform for discussion and collaboration in the fields of sociology, education, population studies, cultural studies, public health, international relations, and other humanities and social science disciplines, the range of interdisciplinary chapters focus their critical analyses vis-à-vis the interpellation of economic, social, historical, artistic, cultural, religious, and political viewpoi...
Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi
Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserentakan, yang dicermati adalah bagaimana partai politik menyiapkan calon atau kandidatnya baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bagi partai politik, untuk mendapatkan calon-calon yang akan diajukan dalam surat suara pemilu dilakukan melalui proses seleksi. Selain kandidasi, partai politik juga membangun koalisi untuk mengajukan calonnya dalam pemilihan presiden. Buku ini mengkaji mengenai kandidasi dan koalisi partai politik pada Pemilu Serentak 2019. Di dalamnya membahas sistem pemilu serentak, kandidasi untuk pemilihan legislatif tingkat pusat, kandidasi pemilihan presiden, dan koalisi partai politik.
MANAJEMEN KONFLIK
Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial. Konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja karena persaingan kepentingan. Konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen dalam pengelolaan/penyelesaian konflik tersebut. Buku ini terdiri dari 15 bab. Melalui pembahasan dalam buku ini diharapkan pembaca memiliki sandaran ilmiah dan dapat memahami persoalan konflik dan penyelesaian konflik yang mencakup konflik politik, konflik dalam relasi legislatif-eksekutif, konflik dalam partai politik dan sistem kepartaian, maupun karena konflik etnis, konflik ras, dan konflik sosial lainnya. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, atau beragam kalangan lainnya, seperti politisi, pengamat, dan semua pemangku kepentingan yang tertarik untuk tetap terus meninjau kembali perkembangan manajemen konflik dalam perspektif politik, pemerintahan maupun sosial.
Pemilu serentak 2019, sistem kepartaian, dan penguatan sistem presidensial
On the 2019 general election in Indonesia; collection of essays.
Jurnal penelitian politik
On political studies in Indonesia.
Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi
Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah kebanggaan semu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Alih-alih menikmati demokrasi substansial yang terkonsolidasi, bangsa kita justru masih terperangkap praktik demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural. Buku ini menimbang pencapaian reformasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Ada empat kelompok tema yang ditimbang oleh para penulis yang seluruhnya merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, yakni: (1) pencapaian reformasi menuju sistem demokrasi; (2) reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian; (3) reformasi sektor keamanan; dan (4) reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi dan politik lokal.
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi
Dengan hanya menyebutkan nama Megawati, Prabowo, Gus Dur, Amien Rais, dan Surya Paloh, tentu kita sudah dapat membayangkan partai-partai apa saja yang direpresentasikan oleh masing-masing elite tersebut. Pada era reformasi ini, justru identitas individu elite melekat pada partai politik dengan sangat kuat. Sosok ketua umum atau jabatan strategis lainnya tidak hanya menjadi pemimpin dan pengelola partai politik, tetapi lebih dari itu menjadi citra (image) partai politik. Hal ini sesungguhnya menandakan adanya gejala personalisasi politik pada partai-partai politik di Indonesia. Personalisasi partai politik tidak hanya berlangsung pada satu dua partai saja, tetapi dialami atau pernah menggejala hampir di semua partai berpengaruh di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Mengapa partai-partai politik di Indonesia mengalaminya? Padahal, Undang-Undang Partai Politik kita telah dirancang sedemikian rupa agar partai politik menjadi institusi yang demokratis. Lalu apa dampak personalisasi partai terhadap sistem kepartaian dan demokrasi negara ini. Buku ini mengulas secara komperehensif sebab dan dampak dari terperangkapnya partai-partai pada kecenderungan personalisasi politik.
Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi
Pada era reformasi ini, partai politik kerap dirundung oleh persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai berpengaruh yang memiliki kursi di parlemen nasional, tanpa terkecuali, pernah mengalami konflik. Konflik internal partai itu, bahkan beberapa di antaranya berujung pada keretakan dan pembentukan partai-partai baru. Situasi ini tentunya amat disayangkan mengingat partai memiliki fungsi sentral untuk melakukan rekrutmen jabatan politik penting, komunikasi politik, kontrol politik, serta mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa konflik internal dan faksionalisasi partai kerap terjadi, padahal, sejak tahun 2002, Undang-Undang telah disusun untuk mencegahnya. UU Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai manajemen konflik partai, bahkan melakukan beberapa kali amandemen untuk menyempurnakannya. Pertanyaan besar lainnya adalah, apa saja dampak dari berbagai konflik internal dan perpecahan partai terhadap organisasi partai, sistem kepartaian dan demokrasi di negeri ini. Buku ini mengulas secara lengkap sebab dan dampak dari konflik internal dan perpecahan partai politik yang berlangsung selama era reformasi
